Joko Widodo Melakukan Kecurangan Dalam Pilpres 2019, Benarkah?

Presiden Joko Widodo telah menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden Indonesia , negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun penantangnya, Prabowo Subianto, juga mengklaim kemenangannya sembari mengeluhkan “kecurangan dalam skala besar”.

Kebuntuan itu terjadi ketika para pejabat keamanan dan analis memperingatkan potensi kekerasan di negara Muslim terpadat di dunia itu karena perselisihan pemilu.

Pada hari Kamis, hasil tidak resmi dari lembaga survei swasta berdasarkan sampel suara dari pemilihan hari Rabu menunjukkan kemenangan yang nyaman bagi Widodo, dengan sekitar 55 persen suara rakyat, memberinya keunggulan hampir 10 poin persentase atas saingannya, mantan jenderal Subianto.

Hitungan dari jajak pendapat terkemuka telah terbukti akurat dalam pemilihan sebelumnya, meskipun hasil resmi tidak akan diumumkan sampai 22 Mei.

Widodo mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah menerima panggilan ucapan selamat dari 22 pemimpin negara, termasuk Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan dia mengundang lawannya untuk bertemu.

“Kita semua tahu bahwa perhitungan QC [penghitungan cepat] adalah metode perhitungan ilmiah. Dari pengalaman negara itu dalam pemilihan lalu, akurasinya adalah 99,9 persen, hampir sama dengan hasil penghitungan riil,” kata Widodo.

Dia juga mendesak para pendukung untuk menunggu hasil resmi untuk mengkonfirmasi kemenangan.

‘Kecurangan Dalam Skala Besar’

Pada konferensi pers terpisah beberapa menit setelah Widodo menyatakan kemenangan, Prabowo tampak menantang dan mengatakan timnya memiliki bukti kecurangan dan mengklaim telah memenangkan 62 persen suara rakyat berdasarkan jajak pendapat internal.

“Kami telah menyatakan [kemenangan] karena kami mendapat bukti kecurangan yang meluas di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten di seluruh Indonesia,” katanya, berdiri di samping pasangannya, Sandiaga Uno, yang tampak lebih tenang.

Pada tahun 2014, Prabowo juga mengklaim kemenangan pada hari pemilihan sebelum memperebutkan hasil di Mahkamah Konstitusi, yang mengkonfirmasi kemenangan Widodo. Seorang juru bicara Prabowo mengatakan dia akan membawa pengaduannya ke Mahkamah Konstitusi jika Komisi Pemilihan mengonfirmasi kemenangan Widodo.

Komisi mengatakan sebelumnya di situs webnya, Widodo telah memperoleh sekitar 50 persen suara, berdasarkan hasil dari 808 lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara, dengan Prabowo mengamankan sekitar 45 persen suara.

Harian Jakarta Post memuat tajuk utama halaman depan yang menyatakan “Lima Tahun Lagi” di sebelah gambar presiden.

Alexander Raymond Arifianto, seorang analis politik di Sekolah Studi Internasional S Rajaratnam di Singapura, mengatakan margin kemenangan Widodo berarti oposisi tampaknya tidak memiliki kasus yang kuat untuk mengklaim pemilu dicuri.

Namun dia mencatat para pendukung penantang, termasuk gerakan Alumni garis keras 212, bisa turun ke jalan untuk membantah pemilihan.

“Jadi Prabowo tidak punya kasus tetapi garis keras dan Alumni 212 dapat membuat banyak sakit kepala untuk Jokowi jika mereka melanjutkan rencana protes mereka besok dan di minggu-minggu mendatang,” katanya, merujuk pada presiden dengan nama panggilannya.

Pawai ‘damai’

Novel Bamukmin, juru bicara Alumni 212, mengatakan gerakan itu merencanakan pawai damai setelah salat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. “Kami hanya ingin sujud untuk menyatakan rasa terima kasih kami agar kemenangan ini diakui,” katanya, merujuk pada klaim Prabowo bahwa ia memenangkan pemilihan. Kelompok agama di masa lalu mampu memobilisasi puluhan ribu pendukung.

Sejak akhir 2016, mereka mengorganisir serangkaian protes besar terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama , orang Kristen etnis Tionghoa pertama yang memegang jabatan itu, yang kemudian dipenjara karena menghina Al-Quran. Polisi berjanji akan melakukan tindakan tegas terhadap demonstrasi yang dapat mengganggu keamanan.

“Saya memohon kepada siapa pun untuk tidak memobilisasi, apakah akan memobilisasi orang untuk merayakan kemenangan atau memobilisasi karena ketidakpuasan,” kata kepala polisi nasional Tito Karnavian.

Hindari ‘anarki’

Pada konferensi pers yang sama, Kepala Menteri Keamanan Wiranto menyerukan agar orang-orang menghindari “segala tindakan anarki yang melanggar hukum”.

Wiranto, yang menggunakan satu nama, menambahkan pasukan keamanan akan “bertindak tegas” terhadap segala ancaman terhadap ketertiban dan keamanan. Indonesia adalah pos terdepan demokrasi di lingkungan pemerintah otoriter Asia Tenggara dan diperkirakan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030.

Masa jabatan kedua bagi Widodo, presiden Indonesia pertama dari luar elite Jakarta, dapat semakin memperkuat demokrasi di Indonesia selama dua dekade.

Pemilihan itu merupakan kegiatan logistik besar dengan 193 juta orang memenuhi syarat untuk memilih, lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara, dan 17 juta orang yang terlibat dalam memastikan pemungutan suara berjalan dengan lancar. Helikopter, kapal, dan kuda digunakan untuk membawa surat suara ke sudut-sudut terpencil dan tidak dapat diakses di kepulauan yang luas.

Please follow and like us:
error